Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hj. R.A. Anita Noeringhati, Menghadiri Entry Meeting Terkait Laporan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
PALEMBANG, PS - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, menghadiri entry meeting BPK terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tahun anggaran 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, Jum'at (11/04/25).
Acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, serta Ketua BPK Perwakilan Sumsel dan seluruh pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumsel.
Entry meeting ini merupakan langkah awal dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Andie Dinialdie menekankan bahwa pemeriksaan LKPD oleh BPK sangat krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Sumsel diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan transparan terkait pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting untuk mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Hasil pemeriksaan LKPD nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pemerintah dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengimplementasikan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengelolaan anggaran.
Acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, serta Ketua BPK Perwakilan Sumsel dan seluruh pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumsel.
Entry meeting ini merupakan langkah awal dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Andie Dinialdie menekankan bahwa pemeriksaan LKPD oleh BPK sangat krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Sumsel diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan transparan terkait pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting untuk mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Hasil pemeriksaan LKPD nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pemerintah dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengimplementasikan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengelolaan anggaran.
Kegiatan ini menunjukkan komitmen DPRD Sumsel dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan memastikan bahwa pemerintah provinsi Sumsel menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan transparan. (ADV/Bella)
Tidak ada komentar